DILEMA UN

UN maksud pemerintah sebagai standar nasional kelulusan, tapi apa benar ??? Dari dulu pelaksanaan UN selalu mendapat kritikan, tetapi Pemerintah tetap bersikukuh pada keyakinannya kalo UN dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Sebenarnya dilihat dari tujuan sih baik? Tapi apa yang terjadi di lapangan? Pemerintah seakan tak pernah peduli dengan nasib mereka yang melaksanakan, baik guru ataupun siswa. Sudah tak asing lagi mendengar siswa demo hasil UN, ada guru berbuat curang dalam UN diberitakan di TV, orang tua juga ikut demo. Sebenarnya kalo pemerintah mau sedikit menengok ke lapangan, tentu hal itu mungkin tidak akan terjadi! Gimana siswa tidak berontak, mereka pengin lulus tapi dengan standarisasi yang dibuat pemerintah sebenarnya hal itu tidak adil. Dengan keadaan dunia pendidikan sekarang ini, di mana fasilitas dan sarana dari pemerintah terhadap pendidikan masih rendah tidak selayaknya Depdiknas melakukan standarisasi terhadap kelulusan siswa. Seharusnya langkah yang harus dilakukan pemerintah tidak melakukan standarisasi bagi siswa, tetapi yang harus dilakukan standarisasi sekolah. Jadi UN bukan dijadikan standar kelulusan tetapi sebagai standar mutu suatu sekolah. Standar kelulusan harus 100% dikembalikan kepada sekolah, sedangkan pemerintah melakukan standarisasi sekolah yang boleh melakukan pendidikan di Indonesia. Jika hal ini dilakukan, maka siswa tidak lagi menjadi korban kebijakan sesaat dari Depdiknas. Tetapi UN sebagai standarisasi sekolah akan berakibat ke sekolah, sehingga pihak sekolah akan berusaha meningkatkan output yang lebih baik. Dan adanya guru yang bertindak curang itu juga sebenarnya wujud kasih mereka terhadap siswanya, memang sih salah? tetapi guru tidak rela siswanya menjadi korban kebijakan depdiknas. Jika pemerintah telah mengaku melakukan standarisasi sekolah melalui akreditasi, itu sebenarnya hanya sebagain kecil standarisasi. Karena akreditasi yang telah dilakukan dapat dimanipulasi pihak sekolah. Tetapi dengan standar akreditasi sekolah melalui penilaian UN, pihak sekolah dengan sendirinya akan memaksimalkan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jika ditinjau sistem penilaian UNpun sebenarnya bertentangan dengan kurikulum yang berlaku KBK ataupun KTSP. Dalam KBK dan KTSP penilaian dilakukan secara menyeluruh dan aspek penilaian bukanlah hanya konsep saja melalui selembar kertas, tetapi dituntut praktek. Apalagi kalo dilihat waktunya, masak belajar 3 tahun hanya dinilai dengan beberapa hari hasil UN, wah kelihatan timpangnya penilaian UN.Kalo mau melakukan standarisasi penilaian secara nasional yang baik, yach seharusnya minimal tiap tahun, sehingga siswa yang tidak naik/lulus sudah menyiapkan dirinya sejak di kelas dini. Apa mungkin UN dapat mengancurkan pendidikan di Indonesia? Jawabannya jelas! Dilihat saja mental guru jadi rusak karena mereka terpaksa berpikir negatif demi siswanya lulus. Dari hal yang wajar guru lakukan demi kelulusan siswanya sampai ada yang gak wajarpun dilakukannya. Siswa juga sama mental mereka rusak, karena mereka berpikir kelulusan ditentukan di kelas III, kelas sebelumnya tidak penting asal berangkat nanti baru di kelas III baru belajar? AYO pemerintah ubah kebijakan UN yang masih banyak kelemahannya dan dapat menghancurkan pendidikan di Indonesia